"Kenaikan harga minyak dunia dari 90 dolar Amerika per barel menjadi 120 dolar Amerika per barel akan berdampak terhadap APBN yang ada. Kalau pemerintah tetap memberikan subsidi BBM, maka APBN akan membengkak," kata Tole kepada ANTARA di Jakarta, Minggu malam.
Menurut dia, daripada tetap memberikan subsidi BBM kepada masyarakat, yang kebanyakan dirasakan masyarakat kalangan menengah ke atas, lebih baik dana subsidi itu dialihkan untuk membantu masyarakat miskin, seperti di bidang kesehatan, pendidikan dan lainnya.
Ia pun mendukung rencana pemerintah untuk memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM sebesar Rp150 ribu/bulan selama sembilan bulan.
"Kalau memberikan bantuan ini lebih baik melalui pos karena akan lebih tepat sasaran," kata Tole.
Model pemberian itu akan lebih efektif dibanding cara sebelumnya yang melalui aparat desa karena kemungkinan terjadinya `penelikungan` dan penentuan calon penerima yang tidak tepat sasaran menjadi lebih kecil, bahkan tidak ada.
"Jadi nanti itu dikirim ke pos, langsung dikirim ke yang berhak menerimanya. Itu teknisnya. Itu yang dapat informasi dari Menteri Perekonomian. Dan itu bisa efektif," kata Tole.
Namun, pemerintah harus tetap mengontrol seberapa efektif cara ini dan bila nantinya tidak efektif, maka pemerintah harus mencari alternatif lain untuk menyalurkan bantuan tersebut.
Kompensasi ini hanya untuk memberikan stimulus kepada masyarakat bahwa dalam masa itu masyarakat sudah bisa menyesuaikan dengan kenaikan BBM.
"Seiring waktu itu pemerintah kan sedang melakukan percepatan ekonomi, bidang tambahan penghasilan kepada masyarakat," jelasnya. (S037/Z002)
